Bupati Samosir Ingatkan Aparatur Sipl Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Untuk Tidak Ikut Politik Praktis

SAMOSIR-Jelang perhelatan pemilihan umum 2024, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST mengingatkan seluruh Aparatur Sipl Negara (ASN) yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Samosir agar menjaga netralitas dipemilu mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom saat menyampaikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula HKBP Mogang - Kecamatan Palipi, Selasa (12/09/2023).

Baca juga: Pengamat Militer Keamanan dan Pertahanan Sebut KASAD Salahi Kewenangan

Selain menjaga netralitas, Bupati Samosir juga mengajak Kepala Desa/Lurah, BPD dan perangkat Desa, Camat dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir menjaga keamanan dan ketentraman guna menyukseskan pemilu 2024 mendatang

"ASN, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Camat untuk tetap menjaga netralitas dan menjaga ketentraman dan ketertiban, melaporkan kondisi secara berjenjang serta mengedukasi warga untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu 2024." kata Vandiko.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Vandiko juga menyampaikan, bahwa Aparatur Sipil Negara, Aparatur Desa yang terlibat dalam kepanitiaan diharapkan bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab dan jangan sampai terlibat politik praktis.

"Jika ada pelanggaran segera dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun ke (Banwaslu) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan keputusan Komisi ASN

Baca juga: Kisruh Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Bantah Bergantung dari APBD

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 434, Pemkab Samosir tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitasi dan bantuan kepada KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang dan kewajibannya serta menyukseskan pemilu, ”kata Bupati

Bupati Samosir menyebutkan, bantuan dan fasilitasi yang telah dilakukan antara lain dengan menugaskan PNS pada sekretariat PPK Panwascam, melibatkan aparatur/ aparat desa pada PPS yang berkedudukan di Desa-Desa

Baca juga: Pemprov, Forkopimda dan PWI Sumut Komitmen Sukseskan HPN 2023

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih tahun 2024, Pemkab Samosir juga telah melakukan sosialisasi pemilih pemula kepada siswa/i tingkat SMA, sebagai suatu upaya pendidikan politik bagi pemilih pemula yang akan berlanjut ke masyarakat umum,

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Pemkab Samosir telah menghibahkan tanah seluas 2.275 m⊃2; untuk lokasi pembangunan kantor KPU Kabupaten Samosir dan mengalokasikan anggaran kepada KPU lebih kurang 8 Milyar dan 3 M untuk Bawaslu yang dianggarkan dalam P-APBD 2023.

Baca juga: HUT Ke 50 PDIP, Djarot Saiful Hidayat bersama Kader PDIP Bagikan Paket Sembako Ke Masyarakat di Pesangarahan Bung Karno Parapat

Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman mengatakan, Polres Samosir siap dalam pengamanan pemilu maupun Pilkada tahun 2024 dengan kekuatan  231 personil dengan memberdayakan 2/3 dari jumlah  personil untuk pengamanan dilapangan,

"Sementara itu, 1/3 lagi untuk pengaman di mako dan kegiatan masyarakat. Untuk mengantisipasi ancaman keributan dan konflik, Polres Samosir juga telah menyurati Polda Sumut untuk penambahan  personil BKO dari satuan Brimob maupun Sabhara.

Yogie memaparkan, dari 465 TPS yang tersebar dalam 9 Kecamatan, telah memetakan tingkat kerawanan yaitu kriteria kurang rawan  405 TPS, Rawan 58, Sangat rawan 1 TPS  dan 1 TPS khusus di Rutan Pangururan, ”ujar Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman

Sementara itu, Kajari Samosir Andi Adikawira Putera menyampaikan, Pemilu menggambarkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan kejaksaan Samosir juga menyiapkan Posko pemilu yang dapat dijadikan sumber informasi terkait data dan tahapan, menyajikan data secara cepat, tepat, akurat

"Dalam menyukseskan pemilu 2024, Kejari Samosir mempunyai peranan aktif dalam keanggotan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagai optimalisasi penanganan pidana pemilu. Kejari Samosir bergerak atas dasar adanya MoU dengan KPU yang pada pokok perjanjiannya merupakan upaya menyukseskan pemilu 2024" tutup Kajari. (Karmel)

Baca juga: Puan Maharani: Prajurit TNI Harus Netral dari Politik Praktis